Jakarta, tvrijakartanews - Mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon yakin tak ada campur tangan Joko Widodo atau Jokowi dalam penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK di kasus korupsi pergantian antar waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024. Ia menilai justru Jokowi membantu Hasto.

"Enggak lah, setahu saya justru pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini," kata Effendi di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis (9/1/2025).

Ia menyebut status tersangka Hasto diumumkan pada periode baru pimpinan KPK. Hal itu terjadi saat Jokowi sudah lengser dari jabatan Presiden RI ke-7 Indonesia.

"Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu," ujar Effendi.

Bahkan, kata Effendi, Jokowi memberikan perhatian kepada Hasto saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI ke-7. Ia menilai Jokowi justru melindungi Hasto.

"Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatianlah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu," ucapnya.

Menurut Effendi, informasi soal Jokowi membantu Hasto juga telah disampaikan secara langsung kepada Sekjen PDIP itu.

"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, 'Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh'. 'Oh, nggak ini'," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengaku status tersangka Hasto merupakan petaka bagi PDIP. Effendi pun turut prihatin atas kejadian tersebut.

"Turut prihatin ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi.

Dia menilai perlu ada pembaruan di tubuh DPP PDIP setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka. Effendi menyinggung jabatan Ketua Umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarnoputri juga perlu diperbarui. Menurut dia, posisi yang diperbarui bukan hanya Sekjen tapi juga Ketum PDIP.

"Ya, harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah, sudah waktunya pembaruan yang total ya," lanjut eks Anggota DPR RI itu.

Effendi menyebut lagi proses hukum terhadap Hasto merupakan hal yang fatal. Ia menyinggung parpol bukan milik perorangan karena mesti dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan, partai itu kan diatur oleh UU Parpol. Jadi, harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," katanya.

Bagi dia, dengan Megawati mundur dari Ketum PDIP maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kasus Hasto.

"Dia harus mengundurkan diri! Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini kan masalah serius masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," jelas Effendi.

"Ya harus seperti perdana menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja, ke Korea," ujarnya menambahkan.